Penulis: Dafa Hanif Habibi, UPN “VETERAN” YOGYAKARTA, Prodi Ilmu Tanah
YOGYAKARTA – Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa dekade terakhir dikenal sebagai wilayah agraris dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian lahan kering dan kawasan pesisir. Struktur ekonomi masyarakat didominasi oleh aktivitas pertanian tradisional dengan produktivitas yang relatif terbatas, terutama karena kondisi geografis berupa perbukitan Menoreh dan wilayah pesisir selatan yang kurang mendukung intensifikasi pertanian. Keterbatasan infrastruktur dan minimnya arus investasi turut memperkuat posisi Kulon Progo sebagai wilayah yang berkembang lebih lambat dibandingkan daerah lain seperti Sleman dan Bantul.
Perubahan signifikan mulai terjadi ketika pemerintah mengarahkan pembangunan nasional pada percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur melalui kebijakan strategis, seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Paradigma pembangunan yang semula terpusat di kota besar mulai bergeser menuju pengembangan wilayah potensial melalui proyek-proyek berskala besar. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai katalis utama yang mampu membuka konektivitas, meningkatkan mobilitas, serta menarik investasi baru.
Kulon Progo menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak langsung dari kebijakan tersebut, terutama melalui pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) beserta infrastruktur pendukungnya. Kehadiran bandara ini tidak hanya mengubah lanskap fisik wilayah, tetapi juga mendorong transformasi struktur ekonomi masyarakat. Wilayah yang sebelumnya berbasis pertanian mulai beralih ke sektor jasa, perdagangan, dan aktivitas ekonomi berbasis mobilitas.
Transformasi paling nyata terlihat di kawasan selatan Kulon Progo. Wilayah pesisir yang sebelumnya didominasi lahan pasir dengan produktivitas rendah kini berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan bandara dan akses jalan meningkatkan keterhubungan wilayah, sehingga mempermudah arus barang, jasa, dan manusia. Dampaknya, kawasan ini menjadi lebih menarik bagi investor, khususnya di sektor pariwisata, perhotelan, dan perdagangan.
Namun, perubahan tersebut juga memicu dinamika baru, terutama terkait alih fungsi lahan. Sejumlah lahan pertanian produktif beralih menjadi kawasan pembangunan infrastruktur dan permukiman. Kenaikan harga tanah yang signifikan menjadi indikator meningkatnya tekanan terhadap ruang. Dalam situasi ini, sebagian masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan lahan, tetapi di sisi lain, tidak sedikit petani yang kehilangan sumber penghidupan utama.
Perubahan struktur ekonomi ini juga menuntut adaptasi kemampuan masyarakat. Sektor kerja baru yang berkembang di sekitar bandara cenderung membutuhkan keterampilan yang berbeda dibandingkan sektor pertanian tradisional. Tidak semua masyarakat memiliki akses atau kapasitas untuk beralih ke sektor tersebut, sehingga muncul potensi kesenjangan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Berbeda dengan wilayah selatan, kawasan utara Kulon Progo yang berada di Pegunungan Menoreh menunjukkan perkembangan yang lebih lambat. Karakter geografis berupa perbukitan menjadi salah satu faktor yang membatasi percepatan pembangunan infrastruktur. Aktivitas ekonomi di wilayah ini masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perkebunan rakyat, dengan skala usaha yang relatif kecil.
Meski demikian, kawasan utara memiliki potensi alternatif, khususnya dalam sektor pariwisata berbasis alam dan budaya. Pengembangan potensi ini mulai dilakukan sebagai strategi diversifikasi ekonomi, meskipun dampaknya belum sebanding dengan pertumbuhan yang terjadi di wilayah selatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya diferensiasi spasial dalam proses pembangunan yang berlangsung di Kulon Progo.
Dari perspektif ekonomi, transformasi wilayah juga memperlihatkan perbedaan antara sektor formal dan informal. Sektor formal mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dengan hadirnya investasi baru di bidang transportasi, logistik, jasa, dan perdagangan modern. Sementara itu, sektor informal seperti pertanian dan usaha mikro menghadapi tekanan akibat perubahan struktur ekonomi dan meningkatnya kompetisi.
Sebagian pelaku UMKM berupaya beradaptasi dengan memanfaatkan peluang di sekitar kawasan bandara, seperti membuka usaha kuliner, penginapan, atau jasa transportasi. Namun, keberhasilan adaptasi tersebut sangat bergantung pada modal, akses informasi, dan kemampuan manajerial yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar memiliki dampak multidimensional. Di satu sisi, pembangunan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas wilayah. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga memunculkan tantangan berupa ketimpangan sosial, alih fungsi lahan, serta pergeseran mata pencaharian masyarakat.
Dengan demikian, transformasi sosio-ekonomi di Kulon Progo tidak dapat dipahami semata sebagai proses modernisasi yang linier. Proses ini juga melibatkan dinamika adaptasi, resistensi, serta negosiasi antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.
Ke depan, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berimbang. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian produktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta penguatan sektor UMKM agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi baru. Pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan menjadi kunci agar transformasi yang terjadi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan yang merata.
