Jurnalis : Rayyan Malik
Kabar Tren, Makassar, 18 Desember 2025 – Sebagai upaya konkret menjembatani dunia riset dengan pembuatan kebijakan, Tim Peneliti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar secara resmi menyerahkan dokumen Policy Brief kepada legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen strategis bertajuk “Transformasi Digital UMKM Kerajinan Tradisional Sulawesi Selatan: Strategi Hybrid Berbasis Kearifan Lokal” itu diserahkan langsung oleh Ketua Tim Peneliti, Harry Yulianto, kepada Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, di Kantor DPW PKB Sulawesi Selatan, Kamis siang (18/12/2025). Penyerahan ini menandai dimulainya inisiatif kolaboratif baru yang mengusung model inovatif Quintuple Helix untuk mengakselerasi transformasi digital sektor budaya daerah.
Policy brief tersebut tidak hanya memaparkan analisis tentang tantangan yang dihadapi pengrajin tenun, ukir, dan anyaman, tetapi juga menawarkan solusi sistemik melalui pendekatan Quintuple Helix. Model ini mengedepankan sinergi lima pilar utama: Pemerintah, Akademisi, Komunitas Adat, Pelaku Usaha (UMKM dan Dunia Usaha), serta Masyarakat Sipil/Lingkungan. “Model kolaborasi ini kami tawarkan sebagai jawaban atas fragmentasi program yang selama ini kerap terjadi. Transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan mustahil dilakukan oleh satu pihak saja. Melalui Quintuple Helix, kami ingin membangun ekosistem di mana teknologi dikembangkan dengan legitimasi budaya, dijaga keberlanjutan ekologisnya, dan manfaat ekonominya dirasakan secara merata,” jelas Harry Yulianto saat memaparkan inti rekomendasi.
Dalam dokumen tersebut, tim peneliti merekomendasikan pembentukan Forum Transformasi Digital Kerajinan Tradisional Sulawesi Selatan sebagai wadah permanen penerapan model Quintuple Helix. Forum ini nantinya akan berfungsi sebagai platform koordinasi kebijakan antardinas, ruang validasi budaya oleh tetua adat, jembatan transfer pengetahuan dari kampus ke pelaku UMKM, serta pengawas aspek keberlanjutan lingkungan. “Ini bukan hanya forum diskusi, tapi engine penggerak yang akan memastikan setiap program dari hulu ke hilir selaras, mulai dari penyusunan kurikulum pelatihan, pembangunan infrastruktur, hingga sertifikasi produk budaya digital,” tambah Harry.
Menyambut positif inisiatif tersebut, Zulfikar Limolang, Ketua FPKB DPRD Sulsel menyatakan bahwa policy brief ini datang pada momen yang sangat strategis. “DPRD, khususnya komisi yang membidangi ekonomi dan kebudayaan, sedang menggodok beberapa inisiatif regulasi untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah. Dokumen yang komprehensif dan berbasis data dari akademisi ini menjadi input yang sangat berharga. Konsep Quintuple Helix menarik karena menekankan kolaborasi nyata, bukan hanya koordinasi simbolis. Fraksi kami akan mendorong agar rekomendasi ini dibahas secara serius dalam fungsi legislasi dan pengawasan kami,” ujarnya.
Selain model kolaborasi, policy brief juga dilengkapi dengan roadmap implementasi secara bertahap, mulai dari pilot project di beberapa kluster kerajinan utama, ekspansi ke seluruh kabupaten/kota di Sulsel, hingga penyusunan panduan nasional. Dokumen lengkap beserta lampiran teknis, termasuk rancangan Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan pendukung, telah diserahkan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Diharapkan, inisiasi kolaborasi melalui penyerahan policy brief ini dapat menjadi titik awal bagi terciptanya kebijakan daerah yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berpihak pada pelestarian budaya serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Selatan, pungkas Harry.
Komentar