Kabar Tren, Opini – Bayangkan sebuah angka yang nyaris sulit dicerna: Rp99 triliun. Dana sebesar itu disiapkan pemerintah untuk membangun 80.000 koperasi desa dan kelurahan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Di balik angka fantastis tersebut, tersimpan harapan besar—harapan agar jutaan masyarakat desa, mulai dari petani, pedagang kecil, hingga pelaku usaha rumahan, dapat keluar dari berbagai keterbatasan ekonomi yang selama ini membelenggu.
Sejak diluncurkan pada Maret 2025, program ini langsung memantik perhatian publik. Pertanyaan pun bermunculan: apakah Koperasi Merah Putih benar-benar mampu menjadi solusi nyata bagi perekonomian desa, atau justru berisiko menjadi proyek ambisius yang mengulang kegagalan program serupa di masa lalu?
Pada dasarnya, KMP hadir untuk menjawab persoalan klasik di desa. Petani kerap terjebak dalam rantai distribusi yang panjang, menjual hasil panen dengan harga rendah kepada pengepul. Pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh modal, sementara akses pasar masih terbatas. Bahkan, kebutuhan pokok di beberapa daerah belum tersedia dengan harga yang stabil dan terjangkau. Melalui koperasi, pemerintah ingin menciptakan pusat ekonomi desa yang mampu memotong rantai distribusi, menyediakan akses pembiayaan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terdapat sejumlah tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Anggaran yang sangat besar menuntut perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Indonesia bukanlah wilayah yang homogen—setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, maupun potensi ekonominya. Penerapan kebijakan yang seragam di seluruh daerah berisiko menghasilkan output yang tidak optimal, bahkan dapat membuat koperasi hanya berdiri secara administratif tanpa memberikan manfaat nyata.
Dari sisi pendanaan, skema pembiayaan program ini juga menimbulkan perdebatan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber dana memunculkan kekhawatiran terkait ketahanan fiskal negara. Di sisi lain, skema pinjaman berbunga rendah melalui bank BUMN memang membuka peluang perputaran ekonomi, tetapi juga membawa risiko gagal bayar yang tidak kecil. Jika koperasi tidak dikelola secara profesional, beban tersebut pada akhirnya bisa kembali ke negara, bahkan berdampak pada keuangan desa.
Lebih jauh, mekanisme yang melibatkan dana desa sebagai jaminan terakhir turut menambah kompleksitas persoalan. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan berpotensi dialihkan untuk menutup kewajiban koperasi yang bermasalah. Hal ini tentu dapat membatasi ruang gerak pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan.
Selain persoalan fiskal, tantangan terbesar KMP terletak pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Pengelolaan koperasi tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga kemampuan manajerial, transparansi, serta partisipasi aktif anggota. Pengalaman masa lalu, seperti kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD), menunjukkan bahwa koperasi yang terlalu dikendalikan secara top-down cenderung kehilangan jati diri dan tidak berkelanjutan. Koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target program.
Di sisi lain, potensi manfaat KMP tetap tidak dapat diabaikan. Jika dijalankan dengan baik, koperasi dapat memperpendek rantai distribusi, meningkatkan harga jual produk petani, serta menyediakan akses pembiayaan yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil. Program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak akan ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang digelontorkan atau seberapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat desa. Apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan petani? Apakah pelaku usaha kecil benar-benar terbantu? Dan apakah ekonomi desa menjadi lebih mandiri?
Koperasi Merah Putih bisa menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi desa di Indonesia. Namun, tanpa tata kelola yang baik, pengawasan yang transparan, serta keterlibatan aktif masyarakat, program ini berisiko menjadi sekadar proyek besar yang tidak meninggalkan dampak berarti. Di sinilah letak tantangan sekaligus penentu masa depan KMP: bukan pada ambisinya, tetapi pada pelaksanaannya.
Penulis : Laura Gladiza Fasius Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan
