Opini
Beranda » Berita » Badak Terusir, Tambang Menanti? Meninjau Arah Konservasi di Ujung Kulon

Badak Terusir, Tambang Menanti? Meninjau Arah Konservasi di Ujung Kulon

Harry Yulianto

Penulis : Harry Yulianto, Dosen STIE YPUP Makassar

Kabar Tren, Opini – Wacana menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai habitat kedua badak Jawa kembali memunculkan perdebatan tentang arah konservasi di Indonesia. Gagasan untuk mengurangi risiko kepunahan tersebut muncul ketika habitat utama badak Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, juga menjadi sorotan akibat penetapan sebagian perairan di sekitarnya sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Dua persoalan ini menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana relokasi benar-benar menjadi kebutuhan konservasi, dan bagaimana negara memastikan kepentingan ekonomi tidak mengesampingkan perlindungan ekosistem? Pertanyaan tersebut penting karena seluruh populasi liar badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang tersisa terkonsentrasi di Ujung Kulon, sehingga keberlangsungan spesies ini sangat bergantung pada keamanan habitat tersebut.

Relokasi Badak dan Dilema Penyelamatan Spesies

Secara konservasi, gagasan membangun habitat kedua memiliki alasan yang dapat dipahami. Ketergantungan seluruh populasi badak Jawa pada satu kawasan membuat spesies ini rentan terhadap bencana besar, seperti tsunami, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik di sekitar Selat Sunda. Jika bencana berskala besar melumpuhkan Ujung Kulon, keberlangsungan spesies ini dapat terancam secara keseluruhan.

Namun, relokasi satwa liar bukan sekadar memindahkan individu dari satu hutan ke hutan lain. Habitat baru harus memenuhi kebutuhan ekologis secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan pakan sepanjang tahun, air, kubangan, dan ruang jelajah hingga keamanan dari perburuan serta gangguan manusia. Kajian juga perlu memperhitungkan potensi penyakit, persaingan sumber daya dengan satwa lain seperti banteng, serta kesiapan pengelolaan kawasan dan masyarakat sekitar.

Dari Live Sepi Sampai Pesanan Ramai: Kisah Penjual Bandana Kain dan Seni Bicara dalam Pemasaran Digital

Dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa Alas Purwo masih menjadi salah satu kawasan potensial yang memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut. Kementerian Kehutanan juga menyebut Baluran dan taman nasional lainnya sebagai kemungkinan lokasi yang masih dikaji, sekaligus menegaskan bahwa Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa (Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, 2026; Kementerian Kehutanan, 2026).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, wacana relokasi hingga kini masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi keputusan resmi untuk memindahkan badak Jawa. Kementerian Kehutanan menegaskan belum ada keputusan maupun dokumen teknis pemindahan, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, dan waktu pelaksanaan. Sikap tersebut penting karena tujuan konservasi bukan hanya memindahkan badak, melainkan memastikan populasi baru dapat bertahan tanpa mengorbankan populasi asal.

Kontroversi Tambang dan Konsistensi Kebijakan Konservasi

Di tengah wacana pembentukan habitat kedua tersebut, muncul persoalan lain yang turut memengaruhi arah kebijakan konservasi, yakni kontroversi penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan dugaan adanya indikasi yang perlu ditelusuri terkait kemungkinan kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan tersebut. Organisasi itu juga mempertanyakan urgensi pemindahan badak ketika habitat utamanya masih perlu diperkuat perlindungannya (WALHI, 2026).

Presiden Bisa Disadap, Siapa Jaga Privasi Rakyat?

Pernyataan tersebut harus dipahami sebagai pandangan dan dugaan WALHI, bukan sebagai fakta hukum atau kesimpulan yang telah terbukti. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa relokasi badak dirancang untuk membuka jalan bagi pertambangan tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Meski demikian, dugaan tersebut tetap layak dijawab melalui keterbukaan informasi, pemeriksaan dokumen, dan penjelasan pemerintah yang dapat diuji publik.

Menanggapi kontroversi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa daratan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Menurut keterangan pemerintah, hanya sebagian perairan di sekitar taman nasional yang masuk kategori WUP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Pemerintah juga menegaskan tidak ada penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di dalam TNUK dan belum ada izin pertambangan yang diterbitkan di kawasan maupun lokasi perairan yang dipersoalkan (Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, 2026; Kementerian ESDM, 2026).

Ketika Algoritma Ikut Menentukan Nasib Pasien: Di Mana Etika dan Nilai Islam Berperan?

Penjelasan itu penting untuk membedakan perencanaan wilayah dengan pemberian izin usaha. PP Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan mengatur bahwa WUP dapat terdiri atas satu atau beberapa WIUP. Penetapan WUP tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Sementara itu, UU Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Setiap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi tetap wajib memenuhi persyaratan perizinan, kesesuaian tata ruang, serta ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mindfulness dan Self-Awareness untuk Menjaga Fokus Mahasiswa Daring; Membangun Self-Awareness dan Fokus Mahasiswa di Tengah Distraksi Digital dalam Perspektif Mindfulness

Meskipun penetapan WUP tidak serta-merta memberikan hak untuk melakukan kegiatan pertambangan, status wilayah tersebut tetap perlu mendapat perhatian serius. Penetapan wilayah merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral, sehingga aspek daya dukung lingkungan dan potensi risiko ekologis semestinya diperhitungkan sejak awal. Terlebih, wilayah yang berdekatan dengan kawasan konservasi bernilai tinggi membutuhkan kehati-hatian lebih besar.

Menilai Konsistensi dan Keberpihakan Negara

Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian terhadap persoalan WUP tersebut mengemuka melalui langkah KLH/BPLH pada 19 November 2026. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta Menteri ESDM mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dan mengeluarkan sebagian wilayah perairan sekitar TNUK dari penetapan WUP apabila hasil verifikasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan perlindungan lingkungan atau risiko ekologis yang tidak dapat diterima.

KLH/BPLH juga mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu. Pemeriksaan tersebut mencakup pencocokan koordinat WUP dengan batas kawasan konservasi, kawasan konservasi laut, arahan perlindungan lingkungan, serta tata ruang darat dan laut. Selama evaluasi berlangsung, kementerian tersebut meminta agar tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil pemeriksaan menjadi jelas (KLH/BPLH, 2026).

Percaya Saja Tidak Cukup: Cerita Warga dan Celah Hukum Sironjang

Rencana evaluasi tersebut menegaskan bahwa penetapan WUP tidak cukup ditinjau dari aspek potensi mineral dan administrasi pertambangan semata. Risiko pencemaran, sedimentasi, perubahan kualitas perairan, gangguan ekosistem pesisir, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati perlu dinilai secara objektif. Akan tetapi, penilaian itu juga harus berbasis data, bukan asumsi bahwa kerusakan telah terjadi ketika kegiatan pertambangan belum berlangsung.

Persoalan ini juga menguji konsistensi sikap negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa komitmen membangun habitat kedua tidak mengurangi perhatian terhadap perlindungan habitat utama. Sebaliknya, penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi juga harus dievaluasi secara terbuka apabila terdapat risiko terhadap fungsi ekologisnya. Konservasi semestinya dijalankan sebagai kebijakan yang utuh, bukan hanya program pemindahan satwa.

Konservasi Badak: Menjaga Habitat dan Keberlanjutan Spesies

Selain konsistensi kebijakan, keberhasilan perlindungan badak Jawa juga perlu ditopang oleh pemahaman ilmiah mengenai kebutuhan ekologis dan keberlanjutan populasinya. Studi Margaryan et al. (2020) mengungkapkan bahwa keragaman garis keturunan DNA mitokondria badak Jawa mengalami penyusutan signifikan dalam dua abad terakhir. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menjaga populasi yang tersisa serta mempertimbangkan aspek genetik dalam perumusan strategi perlindungan spesies.

Di sisi lain, penelitian Granger et al. (2026) memberikan perspektif yang lebih luas melalui analisis catatan historis, arkeologis, dan fosil. Kajian tersebut mengindikasikan bahwa badak Jawa dan badak Sumatra pernah menghuni lanskap ekologis yang lebih beragam dibandingkan wilayah persebaran populasi yang tersisa saat ini. Kondisi tersebut membuka peluang untuk mengkaji kawasan alternatif sebagai bagian dari strategi pemulihan habitat, tanpa mengabaikan kebutuhan akan pembuktian ilmiah pada setiap lokasi yang dipertimbangkan.

Kedua penelitian tersebut memberikan landasan penting bagi pengembangan strategi perlindungan badak dalam jangka panjang, tetapi tidak serta-merta membuktikan bahwa Alas Purwo memenuhi syarat sebagai habitat kedua. Penetapan kawasan tersebut tetap membutuhkan kajian lapangan yang komprehensif, mulai dari kondisi vegetasi dan ketersediaan pakan hingga daya dukung ekologis, potensi ancaman penyakit, interaksi dengan satwa lain, serta tingkat gangguan manusia.

Kendati demikian, pengembangan strategi habitat alternatif tidak boleh mengurangi prioritas perlindungan terhadap Ujung Kulon sebagai habitat utama badak Jawa. Penguatan patroli, pemantauan populasi, pencegahan perburuan, pemulihan vegetasi pakan, pengendalian spesies invasif, serta mitigasi bencana perlu dilakukan secara konsisten. Perlindungan tersebut juga perlu memperhatikan keterkaitan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitar kawasan taman nasional.

Upaya perlindungan tersebut perlu didukung oleh transparansi kebijakan, terutama melalui keterbukaan data dan peta penetapan WUP serta penjelasan mengenai hasil verifikasi wilayah yang dipersoalkan. Pelibatan ilmuwan independen, organisasi lingkungan, masyarakat lokal, dan lembaga konservasi akan membantu memastikan keputusan yang diambil tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ekologis dan sosial.

Jangan Sampai Pembangunan Mengorbankan Kelestarian Badak

Perdebatan mengenai relokasi badak Jawa dan penetapan WUP semestinya tidak disederhanakan sebagai pertentangan antara kepentingan konservasi dan pembangunan. Keduanya dapat berjalan beriringan, tetapi pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak mengorbankan keberlanjutan spesies yang terancam punah. Prinsip kehati-hatian menuntut negara memastikan bahwa setiap kebijakan pemanfaatan ruang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.

Badak Jawa bukan penghalang pembangunan, sebagaimana kawasan konservasi bukan ruang kosong yang dapat diperlakukan hanya sebagai potensi ekonomi. Keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola sumber daya alam, tetapi juga dari kesanggupan menjaga kehidupan dan mewariskan lingkungan yang lestari.

Jangan sampai badak terusir atas nama penyelamatan, sedangkan ruang bagi eksploitasi justru terbuka tanpa pertimbangan ekologis yang memadai. Jika kelak badak kehilangan rumahnya dan ekosistemnya rusak, pertanyaan yang patut diajukan bukan hanya siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, melainkan apakah negara telah sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya melindungi kehidupan?

× Advertisement
× Advertisement